Profesi pelaut menjadi salah satu pekerjaan dengan risiko yang sangat tinggi sehingga memerlukan perlindungan hukum secara khusus. Salah satu instrumen penting yang menjadi fondasi perlindungan tersebut adalah kontrak kerja atau Perjanjian Kerja Laut (PKL).
Kontrak kerja pelaut bukan sekadar formalitas administratif. Dokumen ini memiliki fungsi vital sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak pelaut sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha kapal. Kontrak kerja pelaut harus dibuat secara tertulis dan dilakukan penyijilan oleh otoritas setempat.
Sehubungan dengan Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006 melalui Undang-Undang N0. 15 tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006. Berdasarkan Standard A2.1 MLC 2006 bahwa kontrak harus dibuat secara tertulis dan setiap kontrak kerja pelaut memuat informasi minimum yang mencakup identitas lengkap pelaut dan pengusaha kapal, tempat dimana kontrak di tandatangani (point of hire), jabatan pelaut di kapal, nama dan jenis kapal, besaran upah dan tunjangan yang akan diterima, jangka waktu kontrak berlaku, perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, serta hak cuti dan pemulangan (repatriasi).
Apabila terjadi perselisihan antara pelaut dan pengusaha kapal, Perjanjian Kerja Laut menjadi dokumen utama yang akan diperiksa dalam proses penyelesaian, baik melalui mediasi maupun jalur litigiasi. Kontrak yang jelas akan mempercepat proses penyelesaian dan meminimalisir kerugian kedua belah pihak.
Bagi calon pelaut, sangat penting untuk memastikan kontrak kerja dibuat secara tertulis sebelum naik kapal. Bacalah setiap klausul dengan seksama dan pastikan semua kesepakatan tercantum dengan jelas. Jangan ragu untuk bertanya atau meminta penjelasan jika ada hal yang kurang dipahami.
Bagi pengusaha kapal, pembuatan kontrak kerja laut yang sesuai standar hukum bukan hanya menjadi suatu kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menghindari sengketa di masa depan dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan awak kapal.
Kontrak kerja pelaut merupakan instrumen hukum yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dokumen ini menjadi fondasi perlindungan hak pelaut dan kepastian hukum bagi pengusaha kapal. Dengan kontrak yang jelas dan sesuai standar, hubungan kerja antara pelaut dan pengusaha kapal dapat berjalan harmonis dan saling menguntungkan.
Setiap pelaut berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dan kontrak kerja tertulis adalah langkah pertama untuk mewujudkan perlindungan tersebut.
Disclaimer:Ditulis untuk tujuan edukasi/informasi publik bukan merupakan legal opinion, sehingga tidak dapat dijadikan nasihat atau pendapat hukum. Segala tindakan di luar penulisan ini sepenuhnya menjadi resiko sendiri.